Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar
DOI:
https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1405Keywords:
Tanggung Jawab, Pemerataan Buku Bacaan, dan Pulau-Pulau Kecil TerluarAbstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
References
Alfons Taryadi (ed.). 1999. Buku dalam Indonesia Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan The Japan Foundation.
Amartya Sen. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Burhanuddin. 2019. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Ketersediaan Energi bagi Rakyat. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Dragan Milovanovic. 1988. A Primer in the Sociology of Law. New York: Harrow and Heston.
Frans Magnis Suseno, dkk. 1997. Buku Membangun Kualitas Bangsa. Yogyakarta: Kanisius.
Nirwan Ahmad Arsuka. 2008. Semesta Manusia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 728 & 733.
Soetomo. 2013. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28-29.
Sunardi Purwanda. 2020. Hakikat Pemenuhan Hak Atas Buku Bacaan untuk Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Triningsih. 2019. Perpustakaan dan Budaya Baca Tulis. Yogyakarta: Azyan Mitra Media.
W. Friedmann. 1972. Law in a Changing Society. New York: Columbia University Press.
