Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi
DOI:
https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707Keywords:
UU Cipta Kerja, Perlindungan Hukum, Digitalisasi UMK-MAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi UMK-M meliputi: kemudahan legalitas usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan pemasaran; dan pemberian layanan bantuan serta pendampingan hukum. UU Cipta Kerja turut berdampak positif dalam mendorong digitalisasi UMK-M di tengah pandemi yang ditandai dengan meningkat transaksi e-commerce, nilai transaksi dagang elektronik, nilai transaksi digital banking, dan lain sebagainya.ÂReferences
Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 387-402. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194
Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah, 2(1), 39-48.
Bahtiar, Rais Agil. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. Info Singkat, 13(10), 19-24.Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2022 dari https://katadata.co.id/umkm
Elena, Maria, (2022, 27 Januari). BI Mencatat Nilai Transaksi E-Commerce Tembus Rp401 Triliun Pada 2021. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047 /bi-catat-nilai-transaksi-e-commerce-tembus-rp401-triliun-pada-2021.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua.
Novitasari, Anindita Trinura. (2021). Strategi Pemasaran Media Digital Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. FOCUS Journal of Social Studies,2(2), 72-80. DOI: https://doi.org/10.37010/fcs.v2i1.348
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“PP No.7/2021â€)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP No, 36/2021â€)
Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. Info Singkat, 13(17), 19-24.
Rongiyati, Sulasi. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Info Singkat, 9(23), 1-6.
Salim, H., & Septiana, Erlies. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT. Pembangunan.
Suhardi, Moh. Taufik Makarao, & Fauziah. (2012). Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. Jakarta: Akademia Permata.
Suriadinata, Vincent (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 115-134. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD RI 1945â€)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerjaâ€)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMK-Mâ€)
