FUNGSI DAN PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Keywords:
Fungsi, Peran, Raja Ampat, Kesejahteraan MasayarakatAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam proses pembangunan, mendata kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan kemudian ditampung dan diberikan suatu solusi alternative pemecahan.dan bagaimana proses kehidupan masyarakat,.Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama menggunakan Teknik penelitian pustaka (riset pustaka dan studi dokumentasi) dan yang kedua penelitian lapangan (observasi, Kuisioner, wawancara). Dari hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh data sebegai berikut: Fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sangat penting bagi masyarakat, guna tercapainya tujuan pemerintah disegala bidang maka kesejahtraan masyarakat dapat tercapai, maka pemerintah perlu meningkatkan fungsinya semaksimal mungkin, dan memainkan peranannya dan melakukan terobosan-terobosan guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang mandiri. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama dituntut untuk berperan dan bersama-sama memandang kedepan tentang proses pembangunan di Kabupaten Raja Ampat sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan suasana kebersaman kearah yang lebih baik. Didalam rangka menyesuaikan kepentingan masyarakat, maka pengaswasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formil, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termasuk golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita) kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat atau seorang warga Negara bisa dapat turut mengawasi, sehingga pelaksanaan pemerintahan lebih dapat dipertanggung jawabkan.
References
Blau, Peter M., Marshall W Meyer ; 1987. Birokrasi Dalam masyarakat Modern, Terjemahan Gery Rachman Jusuf, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Dwiyanto, Agus dkk, 2002, Reformasi Birokrasi public di Indonesia, Pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta
Dwiyanto , dkk, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta.
Kartasasmitha, Ginandjar, 1996, Etika Birokrasi dan Pembangunan, Makalah pada Dies Natalis UGM, Yogjakarta.
Kartasasmitha, Ginandjar,, 1997, Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemiskinan dan Praktiknya di Indonesia., LP3ES, Jakarta
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ma’rat, 1982, Sikap manusia, Perubahan Serta Pengukurannya, Jakarta ; Ghalia Indonesia. Mikkelsen, Britha 2001. dkk, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan,
Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Mubiarto, 1984, Strategi Pembangunan Pedesaan, Yogjakarta P3PK, UGM.
Ndraha, Taliziduhu, 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta Ndraha, Taliziduhu, 2004, Fungsi Pemerintahan, IPP, Jakarta.
Sumaryadi, I Nyoman, 2006. Kebutuhan masyarakat Madani, LPMPI. Jakarta Oleh Tim Kerja, 2003, Pembentukan Kabupaten Maybrat, Sorong.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.