HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG

Authors

  • Diah Qomariah Universitas Muhammadiyah Sorong
  • Muhammad Ridha Suaib Universitas Muhammadiyah Sorong
  • Arie Purnomo Universitas Muhammadiyah Sorong

Keywords:

Legislatif, Eksekutif, Peraturan Daerah, Kabupaten Sorong

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola hubungan antara lembaga Eksekutif – Legislatif dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui proses fungsi DPRD dan Eksekuif dengan perubahan perda. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dengan metode pengambilan sampel yang tidak acak (non probability sampling) maksudnya adalah untuk menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang disebut juga pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Pola hubungan Eksekutif dan Legislatif  sekarang ini telah terjadi Check and Balance, sehingga kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya selalu berhati-hati. Terlihat dalam pembahasan perumusan Perda tentang  Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Legislatif dan Eksekutif berlangsung lebih demokrasi. Dalam peranannya anggota DPRD secara nyata sebagai pelaku utama dalam rumusan kebijakan di daerahnya. Kebijakan-kebijakan itu antara lain dapat dilakukan dalam perumusan peraturan daerah dengan prakarsa anggota. Namun selama ini belum ada satupun peraturan daerah yang dirumuskan atas inisiatif dari  anggota DPRD Kabupaten Sorong. Yang mana  semua peraturan daerah masih  hasil rumusan dari Eksekutif (Pemda Kabupaten Sorong).

References

Abdul Wahab, Solichin., 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Renika Certa, Jakarta.

Alfian., 1993, Komunikasi politik dan Sistem Politik Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Anderson, JE., 1979, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork.

Amal, Ichlasul dan Nasikun, 1988, Konferensi Nasional Program Pengembangan Wilayah (Nation Conference On Area Development), Yogyakarta.

Byernees, Lsandral., 1980, Human Communication, Prinsiples Contex is and Skills, St. Martinsi NewYork

Dunn, William., 2000, (terjemahan Samudra Wibawa, Agus Herwanto Hadna, Erwan, Agus purwanto, Penyunting; Muhadjir Darwin) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.

Dye, TR., 1978, Landerstanding Public Administration, University Of Islabama Press.

ChilCote, H, Ronald, 1981, Theories Of Comparative Politics : The Georch Fora Paradigm, Colorado, Westvrew Press.

Effendi, Sofian., 1990, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas, Solo.

Gaffar, Affan , 2000, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar.

Gibson, L, James, 1996 Organisasi Jilid 1, Binarupa Aksara.

Haris, Syamsuddin, 1998, Struktur Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan, Dalam Syamsuddin Haris (ed.), Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta, Yayasan Obor.

Islamy, M. Irfan., 1998, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.

Lapera, Tim 2000, Otonomi Versi Negara, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.

Lay, Cornelis, 1995, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Antara Teori Dan Praktek, Dalam Seminar Setengah Abad Republik Indonesia Merdeka, Salatiga, Bina Dharma, UKSW Dan GMKI.

Malarangeng, Andi A., 2000 Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Mariam, Budiardjo, 1996, Demokrasi di Indonesia Parlementer Dan Demokrasi Pancasila, Jakarta Gramedia.

Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews., 1978, Perbandingan Sistem Politik Gadjah Mada University Press.

Moleong. J. Lexy., 2001, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Posdakarya, Bandung.

Panuju, Redi., 1998., Sistem Konukikasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rasyid, M. Ryaas., 1997, Kajian Birokrasi Pemerintah dan Politik ORBA,Yarsif Watampone, Jakarta.

Rauf, Maswardi., 1993, Indonesia dan Komunikasi Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Smith, C. B, 1985, Desentralisation The Territorial Demoksion Of The State, London, George Allen & Unwin.

Thaib, Dahlan., 1994, DPRD Sistem Ketatanegaran Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Thoha, Miftah., 1983, Perilaku Organisasi, CV. Rajawali, Jakarta.

Yudoyono, Bambang., 2001, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Harapan

Downloads

Published

2019-11-05

How to Cite

Qomariah, D., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2019). HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG. Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi, 3(4), 53–64. Retrieved from https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/659

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>