Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong
Keywords:
Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pembangunan, Kota SorongAbstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana teknik penggumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil analisis yang dilakukan maka Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15 %. Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.
References
Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Kota Sorong Dalam Angka 2004. Kota Sorong
___________. 2006. Kota Sorong Dalam Angka 2005. Kota Sorong
___________. 2007. Kota Sorong Dalam Angka 2006. Kota Sorong
___________. 2008. Kota Sorong Dalam Angka 2007. Kota Sorong.
Mahi, Raksaka. 2000. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, Analisis CSIS, No. 1, 54–66.
Mardiasmo. 2000. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001. makalah disampaikan pada Seminar HIMMEP, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
_________. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. ANDI, Yogyakarta.
Mindarti, Lely, Indah. 2007. Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal, Artikel. Unibraw, Malang.
Moleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Muhajir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
Muhammad, H. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.
Pasolong, H., 2005. Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non-Profit. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Makassar.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Sanusi, Agus. 2002. Evaluasi kemampuan keuangan daerahProvinsi jambi. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.
Saragih, P.J. 1996. Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan, Nomor 6, 36 – 43.
Soemarso, S. R. 2007. Perpajakan, Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.
Tjahjanulin Domai. 2002. Reinventing Keuangan Daerah, Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pdf). fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
