Analisa Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Maybrat

Abstract

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah Kabupaten Maibrat dalam pelayanan masyarakat. 2) untuk mengetahui manfaat pemekaran daerah terhadap masyarakat maibrat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam rangka pengumpulan data baik  yang bersifat primer maupun sekunder,  langkah-langkah yang dilakukan adalah  studi kepustakaan dan  wawancara. Hasil 1) Pemekaran Daerah di Kabupaten Maibrat, membawa dampak yang diharapkan baik langsung maupun tidak langsung dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak langsung  bagi masyarakat dan Pemerintah. 2) Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik di bidang perijinan dan surat-surat penting lainnya. Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai daerah baru. Namun pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya yang akan didapat. 3) Pelayanan publik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di bidang pemberian ijin oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah, memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Kabupaten baru. 4) Dengan demikian dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemekaran daerah. 5) Dalam hal pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini, ditemukan masih birokratis dan berbelit-belit persyaratan administrasi dan waktu penyelesaian surat tersebut yang rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk akte kelahiran yang dapat diselesaikan antara 1 – 2 hari oleh Pemerintah. 6) Masing-masing Kabupaten Baru sebagai suatu daerah otonom yang baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak  diharapkan juga menghadapi dampak  yang tidak terduga terutama yang berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD,  minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.