Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus PT.Tirta Remu Kota Sorong)
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1555Keywords:
Pengembangan, Sumberdaya Manusia, Pelayanan PublikAbstract
PT.Tirta Remu Kota Sorong yang merupakan Perusahaan Daerah yang di dalamnya meliputi kegiatan administrasi dan manajemen yang harus dikelola oleh para pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan bersama, dalam hal ini kinerja pegawai dari PT. Tirta Remu masih belum optimal dikarenakan budaya organisasi yang masih belum terarah dengan baik, sehingga diperlukan adanya budaya organisasi. Peneliti ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian bahwa pelakasanaan terkait pengembangan sumberdaya manusia pada PT.Tirta Remu di kota sorong tahun 2015 belum efektif, karena adanya faktor pendukung dan faktor penghambat (faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, kemampuan dan ketrampilan serta faktor sarana dan prasarana), adanya pendidikan dan pelatihan yang masih kurang dan sangat di perlukan oleh karyawan, serta kurangnya kerja sama bawahan dengan pimpinan.
References
Burhan Bungin (2007), Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public danilmu social lainnya. Jakarta: Kencana.
Dessler, gary. 2011. Human Resource Management. McGraw-Hill. Series In Management. New York.
Melayu SP Hasibuan, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kesembilan PT.Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono (2011), Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Waluyo, 2007 Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah ),PT.Mandar Maju Bandung.
Sudaryono. (2017). Pengantar Manajemen Teori dan Kasus. CAPS:Yogyakarta.
Sulistiani,S.,Amirudin, A.,& Purnomo A.D (2019). Pengembangan Suber Daya Manusia (SDM) Dalam Kinerja Pegawai Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 22 tahun 2001 tentang pemerintah Daerah