KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG
Keywords:
Kebijakan, Izin membangun, SorongAbstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dari yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistem atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikan baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikan suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izin dari pemerintah  melalui Dinas terkait pada khususnya dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan ini selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, benar bahwa dinas pu sangat-sangat berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawahâ€Komando†pengawasan atau keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnya telah mengikuti aturan norma tersebut kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorong telah mendirikan 70% bangunan dan yang telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan penting dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikan suatu bangunan mestinya harus ijin dari pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalahâ€illegalâ€.
References
Ali Faried dan Syamsu Adi. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. PT. Refika, Adittama, Bandung.
Bintor dan Tjokromiidojojo.1987.Pengantar Adminitrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
Budiardjo Meriam .19856 dasar-Dasar Ilmu Politik.Gramedia, Jakarta
Dietes Hans Evers. 1982. Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Di Malaysia.LP3ES, Jakarta.
E. Salim.1980. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Idayu, Jakarta.
Effendi Sofyan dan Singaribun Masri.1989.Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta.
Gugler Joseph dan Gilbert Alan. 1982. Urbanisasi dan Kmiskinan di Dunia ketiga. Tiara Wacana, Jakarta
Gwendolen M Carter dan jhon Herz,1982. Peranan pemerintah dalam masyarakat kini. Rajagrafindo, Jakarta
H.Dadang Solihin.2008. Evaluasi Kinerjapembangunan Daerah Bappenas Teknik penjusunan Kriteria. Indonesia Hotel Twin Plaza,Jakarta.
Isu Nasikum. 2001. Penanggulangan Kemiskinan Diktat Mata Kuliah Makister Administras.Universitas Gadja Mada, Jogyakarta.
Jhon Silas. 1996. Kampung Surabaya Menuju Metropolitan. Gramedia, Jakarta.
K. Neresh Malholtra.2005.Riset pemasaran: Pendekatan Terapan Edisi Keempat. PT Indeks Gramesia, Jakarta.
Kifli, A., & Hidaya, N. (2017). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Sorong. Gradual, 6(2), 118-126.
Mittah Thoha.1983. Manajeman Pembangunan Daerah Tingkat ii. Rineka Cipta, Jakarta.
Moenir.2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Rineka Cipta,Jakarta
Panudji.1985. Ekologi administrasi negara. Rineka Cipta, Jakarta
Ridwan 2012 Metode dan Teknik Penjusunan Proposal Pens helitian.Lafabeta. Bandung.
Ridwan. 2005. Skala Pengukuran Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
Ridwan. 2009. Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, Alfabeta, Bandung.
Sanusi Has.1976. pengantar penologi,.Monore,Medan
Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2011. Metodologi Penelitian Kualifikatif.Alfabeta, Bandung.
SF.Marbun dan Mahfud MD.2006 Pokok-Pokok Hukum Adminitrasi Negara, Liberty, yogjakarta.
Singgih Santoso.2009. Panduan lengkap menguasi kebijakan Kualitatif. SPSS Kompas Gramedia, Jakarta.
Sondang P Siagian.2000. Adminitrasi Pembangunan, .Bumi Aksara, Jakarta
Umaja Siti dan Masykuri.2007. Perbaikan Kampung Komprhentif dan Dampaknya terhadap kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Kampung Kumuh di Kota Surabaya. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Wahjono,padomo.1986.Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. GhaliaIndonesia,Jakarta.
Warisanto,utomo.1997.peranan dan strategi peningkatan dan pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanan Otonomi Daerah, Dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik,Volume1.
Woll,tangkilisan.2003. Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara.sinar, baru bandung
Yappen, M. M., Karsiman, K., & Purnomo, A. (2019). Fungsi dan Peranan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), 1-11.
Yuliana, B., Suaib, H., & Purnomo, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan. Gradual, 6(1), 81-93.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.