HUMAN RELATIONS SEBAGAI PENUNJANG KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG (Studi di Distrik Mariat)
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v4i1.357Keywords:
Human relations, Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan.Abstract
Secara sekilas human relations terlihat sebagai suatu hal yang biasa dan mudah dilakukan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian adanya. Human relations adalah suatu hal yang dinamis dan tidak terlepas dari faktor manusia. Hubungan kerja antara atasan dengan bawahan misalnya. Komunikasi, tugas, dan tanggung jawab atau pendelegasian wewenang akan sangat sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan proses human relations yang baik. Disadari atau tidak, human relations dapat memberi pengaruh-pengaruh positif terhadap motivasi kerja seseorang. Teknik-teknik yang kurang tepat yang digunakan oleh seorang atasan dalam berkomunikasi dengan bawahannya komunikasi vertikal akan berakibat menurunnya motivasi kerja bawahannya. Hal ini dapat terjadi karena motivasi berhubungan erat dengan implikasi-implikasi yang diterima sebagai hasil suatu komunikasi. Adapun komunikasi horizontal dalam berkomunikasi yaitu berupa koordinasi tugas, penyelesaian masalah, pembagian informasi, dan resolusi konflik. Kantor Distrik Mariat Kabupaten Sorong adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai organisasi yang cukup baik, dimana kegiatan-kegiatan kerja dilimpahkan kepada seluruh pegawai, baik pegawai tetap (PNS) maupun pegawai honorer.References
Abdurrachman M.A, Oemi, 2001, “Dasar-Dasar Public Relationsâ€, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Brannen, Julia. 2005, “ Memandu Metode penelitian kualitatif & Kuantitatif “Pustaka Pelajaran, Yogyakarta.
Danim Sudarwan, 2004, “ Motivasi Human Relations Dan Pengawasan SemangatKerjaâ€, PT Rineka Cipta, Jakarta.
E.Utrecht, 1960, “ Pengantar Administrasi Negara Indonesia “, FHPM Universitas Negeri Pradjadjaran, Hal 68. Bandung.
Effendy, Onong Uchjana, 2003, “ Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek†, PT Remaja Rosdukarya, Bandung.
H.M. Faried Ali, 2006, “ Filsafat Administrasiâ€, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hotman P.Sibuera, 2001, “ Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakaan Asas-AsasUmum Pemerintahan Yang Baik “ , Erlagga Hal 161. Jakarta.
H.A.W. Widjaya, 2002, “Komunikasi dan Hubungan Masyarakat†PT Bumi Aksara, Jakarta.
Hasan, Erliana, 2010, “Komunikasi Pemerintahan “ PT, Rifka Aditama, Bandung.
Idrus, Muhammad, 2007, “ Metode penelitian Ilmu-Ilmu sosial (PendekatanKualitatif dan Kuantitatif) . UII Press, Yogyakarta.
Inu Kencana Syatiie, 2002, “ Sistem Pemerintahan Indonesia†, Rineka Cipta,
Jakarta.
Inu Kencana Syafiie, 2007, “ Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi†mandar maju, bandung.
Johanes Usfunan, 2002, “ Perbuatan Pemerintah Yang Dapat di Gugat “ , Djambatan, Hal 139, Surabaya.
Moh, Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, 1983, “ Pengantar Hukum Tata NegaraIndonesia “ , Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar bakti. Jakarta.
Sugiyono, 2008, “ Memahami Penelitian Kualitatifâ€, Alfabeta, Bandung.
Santoso.P.B, 1993, “ Birokrasi Pemerintah Orde Baru PerspektipKultural danStruktural “ , Bina Aksara, Jakarta.
Sondang P. Siagian, 2007, “ Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, danStrategisnyaâ€, PT Bumi Akasara, Jakarta.
