Efektivitas Koordinasi Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1898Keywords:
Coordination; Government; Disaster; Mitigation.Abstract
Koordinasi antar pemerintah merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir. Pada Tahun 2021 Kalimantan Selatan terdampak bencana banjir terbesar sejak 50 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas koordinasi antar pemerintah yakni oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni dari unsur BPBD, dan data sekunder yakni berupa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan cenderung cukup efektif. Hal ini disimpulkan dari alur koordinasi yang terbentuk baik secara horizontal maupun vertikal. Tantangan utama dalam koordinasi yaitu egosentris instansi pemerintah dalam menyikapi bencana banjir.
References
Bakornas. (2007). Pedoman Praktis Penanggulangan Bencana Banjir-Bakornas PB (Vol. 344, Issue 021).
Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 11, No. 2. ISSN:2614-5863
Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP, 1(1), 263–275.
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurfatiehah, Sitie (2019). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sentika. TB Rachmat. (2015). Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Setiyanto.W.A.N. (2017). Joined-Up Government ( Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (Vol. 6, No. 3).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Safa Muzdalifah, Sandra Bhakti Mafriana, Andi Tenri Sompa, Muhammad Kamil Attijani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.