IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE KABUPATEN SORONG
Keywords:
Implementasi, Hambatan-hambatan, Pertumbuhan EkonomiAbstract
Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Alokasi Dana Kelurahan yang dilihat dari indicator pengorganisasian, interperensi dan aplikasi, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong, dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu Lurah Malawele, Sekertaris Kelurahan Malawele,Tim Pelaksana Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Malawele, Ketua LPMD, Ketua BPD, ,Ketua PKK , Ketua RT dan 2 Masyarakat Kelurahan Malawele yang menerima alokasi dana Kelurahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan social ekonomi masyarakat Kelurahan. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataanya alokasi dana Kelurahan tersebut lebih diperioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diperioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik.
References
Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik.: CV. Alfabeta, Cetakan I, Bandung.
Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.: Rineka Cipta. Jakarta.
Azwar. 2002. Penelitian Kebijakan.: Makalah disampaikan pada pertemuan peneliti Melayu Muda di Johor.
Malaysia Duun, William N. 2002. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Eisi Kedua.: Gajau Mada University Ptees. Yogyakarta.
Jones, Charles O. 2006. Pengantar Kebijakan Publik.: PT. Gajah Grafindo Persada. Jakarta.
Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan M asyarakat.: Humaniora Utama Press. Bandung.
Kambun. 2003. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Suatu Teori).: BPFE. Yogyakarta.
Kartasasmita, Ginanjar. 2005. Pembangunan Utuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.: PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta
Koncoro, Mudrajat. 2007. Ekonomi Pembangunan Teoro Masalah dan Kebijakan. Edisi I.: UPP AMP YKPN. Yogyakarta
Kunarjo. 2003. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan.: UI – Press. Jakarta
Moelyono. 1997. Kamus Besar Indonesua. Gramedia, Jakarta. Roesmidi. 2006. Pemberdayaan Masyarakat.: Alqaprint. Sumedang Sugiono. 2008. Memahami Penetitian Kualitatif.: CV. Alfabeta. Bandung Sukirno, Sadono 2004. Peranan Birokrasi Dalam Persoalan Pembangunan Daerah.: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI. Jakarta
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik.: AIPI. Bandung Winarno, Budi. 2006. Teoro Kebijakan Publik.:PAU-Studi Sosial, UGM. Yogyakarta
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa/Klurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Kelurahan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
 
