Transparansi Dan Efesiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong

Salmon Semuel Duwith; Dg Pabalik; Saiful Ichwan

Authors

Salmon Semuel Duwith Universitas Muhammadiyah Sorong
Dg Pabalik Universitas Muhammadiyah Sorong
Saiful Ichwan Universitas Muhammadiyah Sorong

Keywords:

Transparansi, Efesiensi, Restrukturisasi Birokrasi

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah, untuk mengetahui transparansi dan efektifitas dalam restrukturisasi birokrasi, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan transparansi dan efektifitas dalam restrukturisasi birokrasi tersebut. Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah yang representative yaitu 10 orang. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan dengan cara tertutup atau proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan pembahasan terbatas hanya dilakukan oleh struktur formal, yaitu Birokrasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melibatkan elemen lain khususnya masyarakat sebagai salah satu elemen penyokong Good Governance, dan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan objektif; Restrukturisasi birokrasi tidak dapat mewujudkan peningkatan kompetensi administrasi, yaitu bahwa peningkatan kompetensi lembaga belum dapat diwujudkan karena masih ditemuinya realitas overlap/duplikasiÂ tugas pokok dan fungsi antar Lembaga. Restrukturisasi birokrasi belum/tidak dapat mewujudkan peningkatan transparansi, karena secara formal dalam tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang dibentuk hal tersebut tidak diakomodasi. Restrukturisasi birokrasi tidak dapat mewujudkan peningkatan efisiensi, karena hasil restrukturisasi ternyata efisiensi penggunaan dana publik (APBD) untuk keperluan birokrasi tidak menjadi lebih efisien namun justru kuantitas dan persentasenya cenderung meningkat.

References

Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Billah., M.M., 1996, Good Governance dan Kontrol Sosial, dalam Prisma, Jakarta.

Dwiyanto, Agus dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, PSKK-UGM, Yogyakarta.

Finkelstein, Neal D., 2000, Transparency in Public Policy, Macmillan Press LTD, London.

Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997, Perilaku Organisasi, BPFE, Yogyakarta.

Handoko, T. Hani, 1995, Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

Hariandja, Denny B.C., 1999, Birokrasi Nan Pongah : Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Kanisius, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., 1995, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Kartini, Dede Sri., 2000, Sikap Politik PNS Tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Bandung, Tesis S2 MAP-UGM Yogyakarta.

Mahmudi, Rahmat, 1998, Strategi Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah, Studi Kasus di Kabupaten Dati II Kediri Jawa Timur, Tesis S2 MAP-UGM, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Modul 1 Sosialisasi Sistem AKIP, 2001, Akuntabilitas dan Good Governance, LAN dan BPKP, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nirwan, Ery., 1996, Analisis Kompetensi Terhadap Karyawan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta : Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pengalaman, Tesis S-2 MM-UGM, Yogyakarta.

Nawawi, H. Hadari dan H.M. Martini Hadari, 1994, Ilmu Admnistrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nawawi, H. Hadari, 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nazir, Muhammad, 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentnag Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Sborne, David dan Ted Gaebler, 1996, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Robbins, Stephen P., 1994, Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan, Jakarta.

Rockman, Bert A., 1992, Bureaucracy, Power, Policy and The State, dalam Lary B. Hill (ed), The State of Public Bureaucracy, M.E. Sharpe Inc, London.

Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural, Bina Aksara, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Siagian, Sondang P., 2000, Manajemen Abab 21, Bina Aksara, Jakarta.

Steers, Richard M., 1985, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono, 1999, Metode Penelitian Administrasi, AlfaBeta, Bandung.

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogkakarta.

Thoha, Miftah, 1995, Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi, Pusdiklat Pegawai Depdiknas, Sawangan, Bogor.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1990, Birokrasi Pembangunan Masyarakat, Makalah pada Seminar Nasional HIPPIS, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, Joko., 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cedekia, Surabaya.

Yudoyono, 2001, Bambang, Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Widiyatnya, I Nyoman Ngurah., 1999, Pendekatan Kompetensi Sebagai Acuan Dalam Perencanaan Karier Individu Untuk â€œMultiple Skill Employeeâ€ dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Vol.28, Nomor 08, Jakarta.