INTERNALISASI KEJUJURAN BIROKRASI (Studi Model Transparansi Aset Tetap dengan SIMDA Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong )
Keywords:
Kejujuran Birokrasi, SIMDA-BMD, Kualitas Laporan KeuanganAbstract
Tujuan dalam kajian penelitian ada dua, pertama: bagiaman mendeskripsikan tentang internalisasin makna kujujuran dalam kinerja Birokrasi yang diamanatkan oleh regulasi di dinas Lingkungan Hidup (LH) Kab. Sorong. Kedua: Mendeskipsikan model transparansi dalam laproan melalui SIMDA-BMD di lingkungan dinas Lingkungan Hidup (LH) Kab. Sorong. Saduran konsep internaslisasi dari Bergger digunakan untuk menganalisi filosofi kejujuran birokrasi dalam sistem pengelolan aset daerah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, dan setingan lokasi penelitian kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Teknik Analisis data dengan pendekatan Yiem, Cara pengambilan dengan wawancara, observasi dan studi literatul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dalam bentuk neraca keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sudah akuntabel dan transparan karena Dinas Lingkungan Hidup sudah menginplementasikan SIMDA-BMD yang membantu mengefisiensikan dan mengefektifkan di dalam pengelolaan dan penatausahaan aset barang milik daerah sesuai peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.References
Akuntansi, I. 2011. PSAK 16 (Revisi 2011): Aset Tetap: IAI, Jakarta.
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
Hafiz, A. T.2011. Akuntansi. Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan, Yogyakarta.
Hilmi, A. Z., & Martani, D. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20, Yogyakarta.
Irawaty. 2013. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo.
Muchlis Hamdi. 2017. Paradigma dan Etika Penelitian, Tanggerang Selatan.
Muchtar, H. 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik).Laks Bang, Yogyakarta.
Munawir, S. 2018. Analisa laporan keuangan. Liberty, Surakarta, Solo.
Mustopadidjaja, A. R. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia. Duta Pertiwi Foundation, Jakarta.
Safrijal. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1–10, 323–324. https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977, Banda Aceh.
Saputra, A. Utomo. 2017. Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating. In Universitas Alauddin Makassar (Vol. 4), Makassar.
Satria, Y. 2018. Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang, Padang.
Sugiyono, P. 2014. Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Jakarta.
Zulbahridar, & Hariadi. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhada Kualitas Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada Skpd). Riau University.
Yuliana, H. 2019. Model Partisipasi Masyarakat Moi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Adat Kambik: (Studi Kasus Tentang Kelangsungan Pendidikan Kambik Di Suku Moi Kampung Maladofok Kabupaten Sorong). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1), 87-106.
Sumber Regulasi :
Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Sorong 2017-2022
http://ksp.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
