RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE KABUPATEN SORONG

Dede Yulia Listiawati, Muhammad Ridha Suaib, Arie Purnomo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilaksanakan; dan untuk mengetahui Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mengarah pada pengembangan Good Governance. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yakni wawancara. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017. Populasi pada penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan sampel pada penelitian ini ialah Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari prosesnya Birokrasi Pemerintah tanpa melibatkan elemen lain khususnya masyarakat sebagai salah satu elemen penyokong Good Governance, selain hal tersebut dalam restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan didasarkan oleh pertimbangan kepentingan subjektif birokrat dari pada pertimbangan objektif; dilihat dari hasilnya, restrukturisasi  birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong  tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong  tidak mengarah pada pengembangan Good Governance.


Keywords


Rekonstruksi Birokrasi, Good Governance, Kabupaten Sorong.

Full Text:

PDF

References


Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Moleong, Lexy J., 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nawawi, H. Hadari, 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nazir, Muhammad, 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentnag Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Sofian Effendi dan Chris Manning. 1995.Prinsip-Prinsip Analisa Data, MetodePenelitian Survei. Editor Masri Singarimbun dan Soffian Effendi. PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 1999, Metode Penelitian Administrasi, AlfaBeta, Bandung.

________. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.

Thesia, F. B., Ali, M., & Purnomo, A. (2019). Enterpreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah Di Kabupaten Sorong Selatan. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(4), 10-29.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah..


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Gradual