PERAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi Kasus Di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong)
Keywords:
Badan Musyawarah Kampung, Pemerintahan Distrik SalawatiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Salawati,Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan unsur pemerintahan kampung dan sampel penelitian sebanyak 75 responden dan 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain; minimnya fasilitas operasional BAMUSKAM, tunjangan atau insetif yang diberikan belum layak, dan sumberdaya manusia. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUSKAM di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong telah berjalan sesuai dengan semestinya namun masih perlu dilakukan beberapa evaluasi dan perbaikan pada beberapa bagian sistem pemerintahan tersebut.References
-----------, 1998, Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia, Penerbit PT. Rineka, Jakarta
Abdullah Rozali, 2003, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai suatu Alternatif, penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta
Abdur Rozaki,Dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa, , Penerbit IRE PRESS, Yogyakarta
Dja’an Satori dan Aan Komariah. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit ALFABETA, Bandung
Inu Kencana Syafie, 2006, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
Menuk, dkk,2003, Kamus Pelajar SLTP, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Kampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Masyarakat Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Rahardjo Adisasmita, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
Raldi, H.Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa dan Kota, UI Press , Jakarta
Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Penerbit CV, Fokus Media, Bandung
Sarjono Sukamto, 1990, Sosiologi Suatu Bunga Rampai, Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Siagian,S.P., 2000, Analisa serta Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi Penerbit CV.Gunung Agung, Jakarta
Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung
Thoha Miftah, 1993, Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
Widjaya, 2003, Otonomi Desa ; Merupakan Otononi Yang Luas dan Utuh, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
 
