Efektivitas Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kepastian Hukum Usaha Pertashop Pasca Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Sorong

-

Abstract

Reformasi perizinan usaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk usaha Pertashop sebagai sarana distribusi energi skala kecil. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan mampu mempercepat pelayanan, namun masih menyisakan persoalan disharmoni regulasi pusat dan daerah serta hambatan implementasi di tingkat lokal. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang mengkaji secara normatif dan empiris efektivitas sistem perizinan Pertashop dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan Pertashop pasca Cipta Kerja, menilai sejauh mana sistem perizinan berbasis risiko memberikan kepastian hukum dan kemudahan usaha, serta merumuskan strategi hukum yang adaptif untuk mengatasi problem implementasi di Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem OSS telah menyederhanakan perizinan, dalam praktiknya masih terjadi prosedur administratif berlapis yang melemahkan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas daerah menjadi kunci efektivitas perizinan berbasis risiko.