Peran Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dan Perlindungan Hak Orang Asli Papua Pasca Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus serta mengkaji keterbatasan perannya pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, serta analisis doktrinal melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap desain kewenangan MRP yang dikualifikasikan sebagai kewenangan konsultatif dalam perspektif teori kewenangan, serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hak Orang Asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan MRP dalam proses legislasi daerah bersifat terbatas, yaitu hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tanpa disertai hak inisiatif maupun kewenangan menentukan substansi akhir peraturan; dan (2) desain kewenangan yang bersifat konsultatif tersebut secara normatif menempatkan MRP bukan sebagai lembaga legislatif, melainkan sebagai lembaga representasi kultural dengan fungsi legitimasi, yang berimplikasi pada terbatasnya daya ikat MRP dalam mempengaruhi substansi kebijakan daerah. Temuan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa desain kewenangan MRP belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak Orang Asli Papua dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus.