POLITIK KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI PAPUA
DOI:
https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1106Keywords:
Politik, Keamanan, Resolusi KonflikAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyelesaian konflik sosial di Propinsi Papua. Yang kita ketahui konflik sosial yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyelesaian konflik sosial di Propinsi Papua. Yang kita ketahui konflik sosial yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji Politik keamanan dalam penyelesaian konflik sosial di Papua. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan Yaitu sebuah studi kepustakaan yang diterapkan dengan mengumpulkan data, membedah berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan topik tulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah menurunkan kekuatan militer untuk menjaga keamanan di wilayah Papua, Khususnya di Kabupaten Nduga. Para tantara di tugaskan untuk menjaga proyek pengerjaan pembangunan jalan trans Papua di wilayah Nduga, yang di kerjakan olehn PT Istaka Karya. Kemudian Pemerintah membentuk Tim percepatan pembangunan Pendidikan di Papua guna meningkatkan Sumber daya manusia masyarakat Papua. Selanjutnya Pemerintah melakukan pembangunan infrstruktur dengan membangun jalan trans Papua sejauh 4.300 KM, serta pemerintah mengeluarkan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru di Propinsi Papua.
References
Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. Journal of Urban Sociology, 2(1), 28. doi: 10.30742/jus.v2i1.609
B. H. Andi Widjajan, Anak Agung Banyu Perwita, T. R. (2013). Penataan Kebijakan Keamanan Nasional. Muradi. Bandung: Dian Cipta.
BM, S. A. (2014). Konflik Sosial dalam Hubunga Antar Umat Beragama. Jurnal Dakwah Tabligh, 15(2), 189–208. doi: https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348
Fingli A. Wowor. (2014). FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. Lex Privatum, 2(2), 95–104. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
Hidayat, R. A. (2017). Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. In Intermestic: Journal of International Studies (Vol. 1, Issue 2). doi: 10.24198/intermestic.v1n2.3
Icha Rastika. (2019). News Nasional Kapuspen: Pasukan TNI Di Nduga Bukan Untuk Menakuti Rakyat.
Imam hidayat. (2009). Teori- teori Politik. Malang: Setara Press.
Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(2), 24–42.
Juneman, A. N. dan. (2012). PERAN MEDIASI PERSEPSI KOHESI SOSIAL DALAM HUBUNGAN PREDIKTIF PERSEPSI PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP KESEHATAN JIWA. Makara Sosial Humaniora, 16(2), 89–100.
Kadar, A. (2014). Menuju indonesia sebagai poros maritim dunia “. Jurnal Keamanan Nasional, VI(September), 1–20.
Moore & Frazier. (2004). Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Lex Jurnalica, 6(1), 10. Retrieved from http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4646-HeruSusetyo.pdf
Tim Kemanusiaan: Konflik Nduga Renggut 182 Korban Jiwa. (n.d.). Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814152018-20-421279/tim-kemanusiaan-konflik-nduga-renggut-182-korban-jiwa.
Triwahyuni, D. (2011). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat. Majalah Ilmiah UNIKOM, 9(1), 33–44. Retrieved from https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf
Winardi. (1994). Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan). Bandung: CV Mandarmaju.
Y. Sugandi. (2008). Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua. Friedrich Ebert Stift.
