KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KAYASE KABUPATEN SORONG SELATAN

Blesita Yuliana, Hermanto Suaib, Arie Purnomo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan; Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kayase  Kabupaten sorong selatan Selatan; dan faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kayase  Kabupaten sorong selatan Selatan. Metode penelitia yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara. Pengumpulan dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014. Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan pedagang di Pasar Kayasel Kabupaten Sorong Selatan, adapun sampel penelitian berjumlah 15 orang dan dipilih secara acak.hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan dukungan penuh dalam menyikapi persoalan pedagang kaki lim di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan; langkah-langkah yang dilakukakn oleh pemerintah dalam menyikapi masah tersebut yakni menyediakan lokasi khsusu untuk pedagang, pembinaan, penataan serta penguatan kelembagaan dan permodalan bagi pedagang; adapun faktor-faktor penghambat penertiban pedagang ini antara lain tempat yang disediakan oleh pemerintah jauh dari keramaian, sepi pengunjung dan sulit dijangkau. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penanganan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kayase Kabupaten Sorong Selatan belum maksimal dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya lain yang lebih mendukung persoalan yang dihadapi oleh para pedagang sehingga tidak menimbulkan peretentangan antara pemerintah dan para pedagang.

Keywords


Pedagang Kaki Lima, Pasar Sentral, Sorong Selatan

Full Text:

PDF

References


Herman Malano, 2011. Selamatkan Pasar Tradisional(Potret Ekonomi Kecil),PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

Pahala,Marihot,2010, Pajak Daerah & Retribusi Daerah,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Abdul Wahab, Solichin, 2003. Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara), Bumi Aksara Jakarta.

Ali, Faried. 2000. Analisa Kebijakan Otonomi Daerah, (Studi Metamotologi Kelembagaan Pemerintah Daerah), Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Ali, Achmad, 1996, Teori dan Analisa Kebijakan,Bafaria Ujung Pandang. Faried Ali, Studi Kebijakan Pemerinyah, PT. Refika Aditama, Bandung.

Fermana, Surya, 2009, Kebijakan Publik : Suatu Tinjauan Filosofi, Ar-Ruzz Media,Jogyakarta Hoogerwf, A.,1983, Ilmu Pemerintahan,

Erlangga, Jakarta.

Islamy, M, Irfan, 1991. Prinsip–Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara.

Jhonthor, Muh, 1987. Analisa Kebijakan Administrasi Negara, dan Administrasi Pembangunan, Materi pada Temu Persadi, Ujung Pandang Jhocniator, R, 1982. Perkembangan Pemerintah Lokal, PT Tarsito Bandung.

Kuypers, G, 1973 Gronbergrippencan Politiek, Untrech /Antwerpen.

Koessoemahatmadja, RDH, 1979, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia, Binacipta, Bandung. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sukarna, 1986. Filsafat Administrasi Negara, PT. Inco TBK Jakarta. Sunggono, Bambang, 1999. Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika Jakarta.

Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial), Alfabeta, Bandung. Sholichin, Abd Wahab, 1997. Analisis Kebijakan I, PT Mas Agung, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Gradual