IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN ANGKUTAN LAUT DI DINAS KEMENTRIAN PERHUBUNGAN LAUT KOTA SORONG

Muhammad Nur; Siti Nurjanah; Arifin Abdul Kadir; Ismed Kelibay

Authors

Muhammad Nur Universitas Muhammadiyah Sorong
Siti Nurjanah Universitas Muhammadiyah Sorong
Arifin Abdul Kadir Universitas Muhammadiyah Sorong
Ismed Kelibay Universitas Muhammadiyah Sorong

Keywords:

Implementasi, Pengawasan, Perizinan

Abstract

Studi ini membahas Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasiÂ suatu kegitaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukanÂ untuk meningkatkan pengawasan dalam perizinan angkutan laut di Dinas Perhubungan Laut Kota Sorong. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian maka cara yang digukan yaitu bersifat obserfasi wan wancara mendalam terhadap apa yang diteliti. Hasil yang didaptkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pegawasan perizinan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Kota Sorong dalam penegakkan hukum di Perairan laut Papua Barat khususnya wilayah Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang begitu luas serangkaian peraturan perundang-undangan terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

References

A.Usman Ed. 2005. Implementasi Manajemen Stratejik, Kebijakan dan proses.

Amara Books. Jakarta.

George R. Terry. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta.

Guntur Setiawan. 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

I.Nyoman Sumaryadi. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Cirtra Utama. Jakarta.

Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grafindo. Jakarta.

Usman Efenddi. 2018. Asas Manajemen. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

Siagian, Sondang P. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara: Jakarta

Sedarmayanti. 2016. Manajemen Strategi. PT Refika Aditama. Bandung.

Said Achmad Kabiru Rafiie. 2017. Manajemen Teori dan Aplikasi. Alfabeta. Bandung

Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf . 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Rineka Cipta: Jakarta.

Sugiyono. 2011. Mentode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D. Alfabeta: Bandung.

. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta:

Bandung.

. 2017. Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R&D. Penerbit

Alfabeta Bandung

Miles, M.B & Huberman. 1984. Analis Data Kualitatif. Salemba: Jakarta.

Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grafindo. Jakarta.

Zaenal Mukarom. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia. Bandung.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

Peraturan MenterÃ¯ Perhubungan RepublÃ¯k Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pasal 50.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi daan Tata Kerjaa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

Undang â€“ Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016.