Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong

Authors

  • Nikolas Kaliele Universitas Muhammadiyah Sorong
  • Karsiman Karsiman Universitas Muhammadiyah Sorong
  • Arie Purnomo Universitas Muhammadiyah Sorong

Keywords:

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pembangunan

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD.  Selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2011, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD.  Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %.  Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kota Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut  berada pada kategori “cukupâ€.  Artinya adalah bahwa Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom. Kemampuan rutin daerah Kota Sorong rata-rata sebesar 119,15 %.  Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan.

References

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Kota Sorong Dalam Angka 2004. Kota Sorong

___________. 2006. Kota Sorong Dalam Angka 2005. Kota Sorong

___________. 2007. Kota Sorong Dalam Angka 2006. Kota Sorong

___________. 2008. Kota Sorong Dalam Angka 2007. Kota Sorng

Damhuri, Fitrianita. 2001. Strategi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Dalam Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.

Devas, Nick,dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI-Press, Jakarta

.

Fathillah, Gina Sy. 2001. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten kutai kalimantan timur. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.

Gaffar, Afan, dkk. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustakan Pelajar, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.

Insukindro, dkk. 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli daerah. Laporan Penelitian, KKD, FE-UGM, Yogyakarta.

Januari. 2002. Beberapa Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pemungutan Retribusi Pasar sebagai Salaha Satu Sumber PAD.Tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana UNHAS.

Jaya, Wihana Kirana. 1999. Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro. PPPEB UGM-Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kakisina, Stephen, dan Rumansara Agustinus. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahan Sebagai Demokrasi Politik dan Eonomi Berkeadilan, Kritis, Vol.XII No.3. 54-77.

Kasjwar, Nusirwan. 2001. Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Sebagai salah Satu Sumber Penerimaan APBD Propinsi Kalimantan Timur. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.

Mahi, Raksaka. 2000. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, Analisis CSIS, No. 1, 54–66.

Mardiasmo. 2000. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001. makalah disampaikan pada Seminar HIMMEP, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

_________. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. ANDI, Yogyakarta.

Mindarti, Lely, Indah. 2007. Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal, Artikel. Unibraw, Malang.

Moleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhajir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.

Muhammad, H. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.

Pasolong, H., 2005. Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non-Profit. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Makassar.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sanusi, Agus. 2002. Evaluasi kemampuan keuangan daerah Provinsi jambi. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.

Saragih, P.J. 1996. Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan, Nomor 6, 36 – 43.

Soemarso, S. R. 2007. Perpajakan, Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.

Tjahjanulin Domai. 2002. Reinventing Keuangan Daerah, Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pdf). fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wayong, J. 1975. Administrasi Keuangan Daerah. Penerbit Ikhtiar, Jakarta.

Widayat, Wahyu. 1994. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47.

Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Downloads

Published

2019-10-19

How to Cite

Kaliele, N., Karsiman, K., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong. Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi, 2(3), 34–46. Retrieved from http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/622

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>