PERAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi Kasus Di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong)

Ratna Efendi Rahman, Karsiman Karsiman

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Salawati,Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan unsur pemerintahan kampung dan sampel penelitian sebanyak 75 responden dan 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain; minimnya fasilitas operasional BAMUSKAM, tunjangan atau insetif yang diberikan belum layak, dan sumberdaya manusia. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUSKAM di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong telah berjalan sesuai dengan semestinya namun masih perlu dilakukan beberapa evaluasi dan perbaikan pada beberapa bagian sistem pemerintahan tersebut.

Keywords


Badan Musyawarah Kampung, Pemerintahan Distrik Salawati

Full Text:

PDF

References


-----------, 1998, Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia, Penerbit PT. Rineka, Jakarta

Abdullah Rozali, 2003, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai suatu Alternatif, penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta

Abdur Rozaki,Dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa, , Penerbit IRE PRESS, Yogyakarta

Dja’an Satori dan Aan Komariah. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit ALFABETA, Bandung

Inu Kencana Syafie, 2006, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta

Menuk, dkk,2003, Kamus Pelajar SLTP, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Kampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Masyarakat Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Rahardjo Adisasmita, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Raldi, H.Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa dan Kota, UI Press , Jakarta

Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Penerbit CV, Fokus Media, Bandung

Sarjono Sukamto, 1990, Sosiologi Suatu Bunga Rampai, Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Siagian,S.P., 2000, Analisa serta Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi Penerbit CV.Gunung Agung, Jakarta

Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung

Thoha Miftah, 1993, Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaya, 2003, Otonomi Desa ; Merupakan Otononi Yang Luas dan Utuh, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Gradual