Jurnal GRADUAL : Governance Administration and Public Service
rajavigorslot gacorEmas Wangislot gacorslot gacorslotlink slotslot maxwinsitus gacorsitus gacor slot gacorGradual : garibet slotwowhoki loginGovernance, Administration and Public Service, merupakan Jurnal Ilmiah yang dikelola oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di bawah naungan LPPM Universitas Muhammadiyah Sorong, sebagai wadah dalam menyalurkan pemikiran konstruktif dalam mengembangkan kajian dan perspektif baru dalam lingkup Ilmu Administrasi Negara/Publik Jurnal ilmiah ini berfokus pada publikasi hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan bidang Ilmu Administrasi Negara/Publik, seperti Tata Kelola Administrasi Umum, Etika Administrasi, Manajemen Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Administrasi Keuangan, Ekologi Administrasi, Tata Kelola Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Organisasi Publik, serta Reformasi Birokrasi. Artikel yang dipublikasikan berasal dari para peneliti, akademisi, profesional, dan praktisi dari seluruh dunia. Jurnal : GRADUAL : Governance, Administration and Public Service Inisial : GD Frekuensi : 2 kali Setahun (Januari dan Juni) DOI : P-ISSN : P-ISSN : 1979-7559 Editorial : Abu Sofyan, Aswad Muhdar Penerbit : Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Sorong
Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under aÂ Creative Commons Attribution LicenseÂ that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (SeeÂ The Effect of Open Access). Â Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Peran Analisa Jabatan dalam Kebijakan Pengelolaan ASN (Kajian Literatur)
Bureaucratic reform in Indonesia demands professional, accountable, and performance-based management of the State Civil Apparatus (ASN) through the implementation of a merit system. This study aims to examine the role of job analysis as a strategic instrument in ASN management policy. The method used is a literature study with a narrative-based literature review approach through analysis of various credible scientific sources. The study results indicate that job analysis plays a crucial role in employee placement, career development, and ASN performance improvement, while also supporting the principles of objectivity, transparency, and accountability. However, its implementation still faces challenges related to human resource competency and technology utilization. Therefore, strengthening regulations, increasing apparatus capacity, and optimizing digitalization are needed to support effective ASN management and bureaucratic reform.
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Penerapan Etika Pemerintahan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Distrik Sorong Timur
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel di Distrik Sorong Timur. Etika pemerintahan merupakan salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan integritas, tanggung jawab, keadilan, profesionalisme, dan orientasi aparatur terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur pemerintahan distrik serta masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Etika aparatur tercermin melalui tanggung jawab dalam menjalankan tugas, sikap profesional, pemberian pelayanan yang adil, serta upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai pelayanan, program, dan kebijakan pemerintah, edangkan akuntabilitas terlihat melalui pertanggungjawaban aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengawasan, serta respons terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas aparatur, keterbukaan informasi, sarana komunikasi, mekanisme pengaduan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya etika, peningkatan kapasitas aparatur, keterbukaan informasi publik, serta mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan Distrik Sorong Timur yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pengelolaan Kearsipan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong
Penelitian ini menganalisis pengelolaan kearsipan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kepegawaian pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan kearsipan di Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, khususnya terkait system pengarsipan, pemanfaatan teknologi informasi, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan arsip. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan kearsipan di BKPSDM Kota Sorong belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh system pengarsipan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, belum memanfaaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kearsipan, serta keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ruang penyimpanan arsip. Dampak dari kondisi tersebut adalah kesulitan dlam mencari dan mengakses arsip serta kurang optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian. Bedasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar BKPSDM Kota Sorong dapat menerapkan system pengarsipan yang terintegrasi dan berbasis digital, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan kearsipan, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna meningkatkan efektivitas dan efesien pengelolaan kearsipan. Kata Kunci: Pengelolaan Kearsipan, Arsip, teknologi informasi, BKPSDM Kota Sorong
Optimalisasi Pengelolaan Galian C Pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Di Dinas Perindustrian Kota Sorong
Pengelolaan Galian C merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban di Dinas Perindustrian Kota Sorong serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Seksi, Bendahara Barang, Koordinator Lapangan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Galian C telah dilaksanakan melalui pengawasan perusahaan, pemeriksaan dokumen perizinan, pengawasan pengangkutan material, penagihan pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada perusahaan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran operasional, kerusakan kendaraan dinas, belum tersedianya pos pengawasan dan jembatan timbang, keterlambatan pembayaran pajak oleh perusahaan, serta kondisi jalan dan cuaca yang menghambat pengawasan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran, penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi dengan perusahaan, serta peningkatan pengawasan lapangan agar pengelolaan Galian C dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Kata Kunci: Optimalisasi; Pengelolaan; Galian C; Pengawasan
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DISTRIK SORONG TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas satu informan kunci, yaitu Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Distrik Sorong Timur yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Distrik Sorong Timur secara umum telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur, responsivitas aparatur dalam menangani kebutuhan masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan dalam pemberian layanan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan melalui penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Politik Agraria dan Kebijakan Pertanian di Kabupaten Sorong: Kontestasi Kepentingan, Tanah Ulayat, dan Ketahanan Pangan Lokal
Penelitian ini bertujuan menganalisis politik agraria dan kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong dengan fokus pada kontestasi kepentingan, tanah ulayat, dan ketahanan pangan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis artikel ilmiah, peraturan daerah, dokumen kebijakan, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan melihat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, petani, dan pelaku ekonomi dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan penguasaan tanah, perlindungan hak ulayat, kepentingan pembangunan, dan kapasitas implementasi kebijakan. Keberadaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi instrumen penting, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya politik pertanian berbasis keadilan agraria melalui perlindungan tanah ulayat, partisipasi masyarakat adat dan petani, serta pemerataan manfaat pembangunan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Pengelolaan Arus Mudik dan Arus Balik Tahun 2026 (Studi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara)
This study aims to analyze the role of transformational leadership in managing the 1447 H exodus (mudik) and return (return) flows at the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency. The method used was a qualitative approach with a case study design through interviews, observation, and documentation. The results show that transformational leadership is implemented through four main dimensions: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. This leadership is able to strengthen cross-sector coordination, encourage technology-based innovation, and increase the motivation of officials in providing public services. Furthermore, the implementation of a digital monitoring system and the use of information media contributed to the effectiveness of the management of the exodus (mudik) and return (return) flows in Southeast Sulawesi Province in 2026. Consequently, the quality of public services in the exodus and return flows in Southeast Sulawesi Province has improved, despite challenges such as limited infrastructure and resources.
STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT WAFOM-TUBUR DALAM PEMETAAN WILAYAH ADAT DI DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT
ABSTRAK Keberadaan wilayah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat sehingga pemetaan wilayah adat menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian batas wilayah, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mencegah terjadinya konflik agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat Marga Wafom–Tubur di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Distrik Aifat pada periode November–Desember 2025. Informan dipilih secara purposif yang meliputi kepala distrik, kepala kampung, sekretaris kampung, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap musyawarah adat hingga pemetaan di lapangan. Keterlibatan masyarakat, tokoh adat, pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan lembaga swadaya masyarakat menghasilkan kesepakatan batas wilayah yang memiliki legitimasi sosial serta memperkuat perlindungan hak masyarakat adat. Meskipun dihadapkan pada kendala berupa penyebaran masyarakat, kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah, hambatan tersebut dapat diatasi melalui musyawarah adat, koordinasi antarpemangku kepentingan, pembentukan panitia lokal, dan pendampingan teknis. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan pemetaan wilayah adat yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kata Kunci : Partisipasi masyarakat adat, Pemetaan wilayah adat, Musyawarah adat, Wilayah adat Kabupaten Maybrat
STRATEGI KOLABORATIF PERIZINAN INFRASTRUKTUR PT TELKOM AKSES DAN PEMERINTAH DAERAH DI KAMPUNG BATU LUBANG DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG
Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemerataan akses informasi dan percepatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan tersebut memerlukan strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pada proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam proses perizinan. Namun, masih terdapat kendala berupa lamanya proses administrasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi, serta persoalan penggunaan lahan dan hak ulayat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi dengan masyarakat, serta penyempurnaan administrasi perizinan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Strategi Kolaboratif, PT Telkom Akses, Pemerintah Daerah, Perizinan, Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi.